A Review Of agus joko

A Review Of agus joko

Blog Article

Sistem pelayanan pengaduan online berbasis Website pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen

IDI produces World wide General public Items on a range of subjects pertinent to your function of SAIs. These publications comply with a strict protocol of high quality assurance and so are freely accessible to all.

”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.

menetapkan jenis dokumen, facts, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

For the duration of his tenure, he also initiated the audit with the preparedness of Indonesian Government’s implementation in the SDGs.

Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.

"Harapannya, ke depan kita melahirkan lebih banyak pemimpin dengan semangat dan dedikasi yang tinggi selayaknya Pak AJP di sini," kata Nadiem.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

On extremely useful phrases, several BPK teams have carried out unique IDI Courses as challenge groups, individuals, facilitators and subject matter specialists and have appropriately boosted specific and Specialist competence. My place around the IDI Board, I believe, allows inspire the SAI to achieve for new institutional and person milestones."

Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

“The PDI-P accepted Agus's nomination as he had vowed to keep the TNI neutral,“ Tubagus stated, noting more info that picking a sole nominee was Jokowi’s prerogative Which his nomination of Agus was consistent with the prevailing rules.

Naturalisasi pemain sepakbola Indonesia menjadi isu yang akhir-akhir ini santer diperbincangkan. Entah apa sebabnya, tiba-tiba ada satu pemain Timnas Malaysia mengaku ket

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.